BacaritaMaluku.com — AMBON; Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan skema insentif hingga Rp100 juta bagi kecamatan yang berhasil menunjukkan prestasi dalam percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa penanganan stunting bukan semata-mata tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, melainkan kewajiban seluruh pemimpin wilayah, mulai dari camat, raja, kepala desa hingga lurah.
Rencana insentif tersebut disampaikan Bodewin saat memimpin apel bersama jajaran Pemkot Ambon, Senin (16/11/2026), yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan, desa, negeri dan kelurahan atas kontribusi mereka dalam percepatan penurunan stunting.
Dalam skema yang tengah dikaji, masing-masing kecamatan berpeluang memperoleh insentif Rp100 juta, sedangkan desa, negeri dan kelurahan direncanakan menerima Rp50 juta apabila memenuhi kriteria prestasi.
Menurut Bodewin, kebijakan ini bertujuan membangun persaingan positif antarwilayah sekaligus mendorong program penanganan stunting menghasilkan capaian nyata dan terukur.
“Penanganan stunting tidak boleh hanya menjadi kegiatan rutin untuk memenuhi kewajiban program pemerintah. Setiap wilayah harus menunjukkan keterlibatan melalui langkah konkret, terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mendampingi keluarga yang membutuhkan perhatian khusus,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila insentif tersebut direalisasikan, anggarannya wajib digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya memperkuat program pencegahan dan penanganan stunting.
Karena itu, pemerintah wilayah diminta berkoordinasi dengan puskesmas dan kader kesehatan agar pemanfaatan anggaran tepat sasaran serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Bodewin juga menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka stunting merupakan hasil kerja kolektif, bukan prestasi satu pihak. Tenaga kesehatan, kader Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), PKK hingga kelompok dasawisma memiliki peran penting dalam memastikan pendampingan keluarga berjalan berkelanjutan.
Ia mengapresiasi Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tim Penggerak PKK Kota Ambon serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam upaya tersebut.
Meski angka stunting di Ambon menunjukkan tren penurunan, Bodewin mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berpuas diri. Penguatan pendampingan keluarga, keterlibatan masyarakat dan sinergi lintas sektor harus terus ditingkatkan.
“Penghargaan ini merupakan simbol apresiasi atas kerja bersama seluruh unsur di wilayah. Penanganan stunting adalah prioritas nasional yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dan tindakan nyata hingga ke tingkat masyarakat,” tandasnya.


















































































