BacaritaMaluku.com, Piru: Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Seram Bagian Barat (SBB), Iwan Faisal Tuhuteru, menyerukan kepada pemuda agar menjaga objektivitas dalam menyampaikan kritik serta menolak narasi agitatif yang tidak berbasis data di ruang publik.
Dalam keterangannya di Piru, Iwan menegaskan bahwa IMM SBB mendukung berbagai program kolaborasi pemerintah daerah bersama TP PKK maupun organisasi kemasyarakatan di Kabupaten SBB.
Ia juga mendorong bupati agar tetap fokus menjalankan pemerintahan dan tidak terpolarisasi oleh agitasi yang dinilai sengaja dimainkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami mendukung pembangunan berkelanjutan dan tetap menjadi mitra kritis pemerintah demi SBB yang lebih baik,” ujar Tuhuteru.
Ia menyampaikan, peringatan Hari Kartini ke-147 di Kabupaten SBB seharusnya tidak dimaknai sekadar seremoni tahunan, melainkan sebagai refleksi nilai perjuangan yang diwujudkan dalam tindakan nyata.
Menurutnya, kegiatan sosial yang dilakukan TP PKK SBB, seperti aksi bersih lingkungan, santunan bagi sekolah disabilitas, serta bantuan kepada panti asuhan dan ibu hamil, menunjukkan bahwa semangat Raden Ajeng Kartini tetap hidup dalam kerja-kerja konkret.
Namun demikian, Tuhuteru menilai ruang publik di SBB belakangan diwarnai oleh dinamika kritik yang tidak selalu sehat. Kritik terhadap pemerintah daerah, termasuk kepada Bupati Asri Arman dan Ketua TP PKK, diakuinya sebagai bagian penting dari sistem demokrasi karena berfungsi menjaga akuntabilitas serta memastikan kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kritik yang kehilangan basis data dan objektivitas berpotensi menjadi bumerang bagi kualitas demokrasi.
Ia menyoroti munculnya narasi yang tidak berdasar terkait dugaan adanya pengaruh dominan Ketua TP PKK terhadap kebijakan bupati.
Menurutnya, narasi tersebut berkembang tanpa didukung bukti yang jelas dan cenderung dibangun melalui asumsi serta spekulasi. Bahkan, framing negatif terus digencarkan seolah-olah opini tersebut merupakan fakta yang tidak perlu diuji kembali.
“Dalam prinsip analisis kebijakan publik, setiap klaim harus dapat diverifikasi melalui data riil dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Tuhuteru juga menilai kondisi ini menjadi problematik ketika narasi tersebut disuarakan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pengamat. Seorang pengamat, kata dia, seharusnya menjunjung tinggi integritas intelektual dengan mengutamakan data, menjaga objektivitas, serta menghindari bias personal.
Ketika kritik dibangun di atas opini tanpa dasar, lanjutnya, hal tersebut bukan lagi kontrol sosial, melainkan provokasi yang berpotensi menggiring opini publik secara tidak sehat.
Tuhuteru menegaskan bahwa kritik yang sehat memiliki ciri utama, yakni berbasis fakta, disampaikan secara proporsional, dan bertujuan untuk perbaikan. Sebaliknya, kritik yang sarat spekulasi, menyerang personal, serta tidak memiliki landasan data hanya akan menciptakan kegaduhan di ruang publik.
Dalam konteks SBB, ia menilai narasi seperti dugaan “pengaruh berlebihan” tanpa bukti kuat berisiko menjadi bentuk pembunuhan karakter yang tidak etis.
Angkat Muda Muhammadiyah itu menekankan pentingnya peran strategis pemuda, khususnya mahasiswa, sebagai kelompok intelektual dalam menjaga kualitas diskursus publik. IMM SBB, kata dia, mengajak pemuda untuk mengedepankan objektivitas serta tidak terjebak dalam arus informasi yang belum terverifikasi.
“Pemuda tidak boleh ikut menyebarkan narasi yang berpotensi menghasut. Harus mampu membedakan antara fakta dan opini, serta antara kritik konstruktif dan provokasi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemuda untuk menjadi agen literasi yang mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi, terutama di era digital di mana arus informasi sangat cepat dan rentan disalahgunakan.
Di sisi lain, Tuhuteru juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membuka ruang kritik dan meningkatkan transparansi. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mempersempit ruang bagi berkembangnya spekulasi.
Pihaknya menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keseimbangan antara kerja nyata dan kritik yang sehat.
“Kualitas daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kualitas wacana publik. Kritik yang sehat akan melahirkan perbaikan, sementara narasi agitatif hanya memperpanjang konflik tanpa solusi,” pungkasnya.***
