BacaritaMaluku.com–NAMLEA Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru, Arjun Bola, membantah adanya tudingan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dialamatkan kepada personel TNI di sejumlah pos pengamanan pada wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), khususnya di kawasan Janda dan Kapuran,Gunung Botak Kabupaten Buru.Selasa 10/11/2026
Menurut Arjun Bola, tudingan yang menyebut adanya praktik pungutan liar tersebut harus disertai bukti dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai, penyampaian tuduhan tanpa dasar pembuktian berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi TNI maupun personel yang sedang menjalankan tugas pengamanan.
“Jangan membangun opini publik dengan tudingan yang belum teruji kebenarannya. Jika memang ada dugaan pungutan liar, silakan disampaikan secara terbuka dengan bukti, identitas pihak terkait, waktu kejadian, serta keterangan saksi yang jelas,” tegas Arjun Bola.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan pos TNI satgas PKH satria menawata di wilayah pertambangan perlu dilihat berdasarkan tugas, kewenangan, serta dasar penugasan personel di lapangan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mencampuradukkan fungsi pengamanan dengan tuduhan praktik pungutan liar tanpa adanya fakta yang terverifikasi.
Arjun juga menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru tetap mendukung upaya pengawasan terhadap seluruh aktivitas di kawasan pertambangan rakyat. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak dibangun berdasarkan asumsi maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pungli, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi jangan sampai kesalahan yang belum terbukti justru digeneralisasi menjadi tuduhan terhadap institusi,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia meminta seluruh pihak untuk mengedepankan klarifikasi dan mekanisme pengaduan resmi apabila menemukan indikasi penyimpangan di kawasan WPR, termasuk di wilayah Janda dan Kapuran.
Menurutnya, menjaga kondusivitas wilayah pertambangan rakyat merupakan tanggung jawab bersama, baik masyarakat, pemerintah, aparat keamanan maupun seluruh pemangku kepentingan.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui fakta dan proses hukum, bukan sekadar opini berbasi Dugaan Guna mencederai Nama baik Suatu Institusi di Tanah Publik..***
