BacaritaMaluku.com — NAMLEA; Ketua Bidang Pertambangan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru, Hamad Solissa, menegaskan dukungan penuh terhadap keberadaan Pos Pengamanan TNI dari Batalyon Satria Bupolo dan Batalyon Satria Manewata di kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Hamad juga membantah pemberitaan yang menuding adanya praktik pungutan liar (pungli) oleh personel Pos Pengamanan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Yonif 865 Satria Manawata. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
Ia menilai, setiap informasi yang disampaikan kepada publik seharusnya didasarkan pada fakta, data, serta hasil penelusuran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini atau tuduhan yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai pemberitaan yang belum jelas kebenarannya justru mendiskreditkan aparat yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Jika memang ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan melalui mekanisme dan proses yang berlaku. Jangan membangun opini tanpa dasar fakta yang kuat,” tegas Hamad.
Menurutnya, pengamanan kawasan Gunung Botak bukan persoalan sederhana. Kawasan pertambangan tersebut memiliki kompleksitas persoalan yang berkaitan dengan keamanan, aktivitas ekonomi masyarakat, ketertiban, serta penegakan hukum.
Karena itu, kehadiran aparat TNI melalui pos-pos pengamanan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menciptakan situasi yang kondusif. Tugas pengamanan, kata dia, membutuhkan keseriusan, keberanian, serta komitmen seluruh pihak untuk memastikan kawasan Gunung Botak tidak kembali diwarnai persoalan keamanan dan aktivitas yang melanggar ketentuan hukum.
“Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru berdiri mendukung keberadaan Pos Pengamanan TNI dari Batalyon Satria Bupolo dan Satria Manewata. Kami memahami bahwa menjaga Gunung Botak membutuhkan keseriusan dan keberanian dalam menjalankan tugas. Pengamanan kawasan ini tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan biasa, sebab ada kepentingan masyarakat dan ketertiban hukum yang harus dijaga,” ujarnya.
Hamad juga mengingatkan bahwa upaya menjaga keamanan Gunung Botak tidak boleh dibebankan hanya kepada aparat TNI. Seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, maupun elemen pemuda, harus mengambil bagian dalam mendukung terciptanya ketertiban di kawasan tersebut.
Ia berpandangan, dukungan terhadap pengamanan TNI harus dibangun melalui semangat kolaborasi, bukan justru melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi yang sedang menjalankan tugas negara.
Lebih lanjut, Hamad menilai keberadaan pos pengamanan telah memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga stabilitas dan menciptakan situasi yang lebih kondusif di kawasan Gunung Botak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengamanan harus tetap dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami tidak ingin Gunung Botak terus menjadi persoalan tanpa penyelesaian yang jelas. Keamanan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, dan kepentingan masyarakat tidak boleh diabaikan. Karena itu, keberadaan Pos Pengamanan TNI harus didukung sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas di Kabupaten Buru,” tutup Hamad Solissa.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga suasana tetap kondusif serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Menurut Hamad, kepentingan bersama adalah memastikan Gunung Botak dikelola secara tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Buru.***
