BacaritaMaluku.com —AMBON; Pemerintah Kota Ambon mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp1,167 triliun. Di tengah keterbatasan fiskal dan penurunan pendapatan daerah, pemerintah dituntut memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, kepada DPRD Kota Ambon dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, didampingi Ketua DPRD Mourits L. Tamaela dan Wakil Ketua II Patrick Moenandar. Hadir pula Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bodewin menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar dipandang sebagai dokumen administratif yang berisi angka-angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan sekaligus ukuran sejauh mana pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh manfaat konkret yang dihasilkan dari setiap program pemerintah.
“ Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan masyarakat,” ujar Bodewin.
Penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan mengusung tema kebijakan fiskal nasional, yakni Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat.
Di tingkat daerah, arah kebijakan tersebut diterjemahkan melalui tema Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif untuk Ambon Berdaya Saing.
Namun, tantangan fiskal masih menjadi persoalan yang harus diperhitungkan. Proyeksi pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1.167.823.088.845 mengalami penurunan sekitar 1,95 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai sekitar Rp1,190 triliun.
Penurunan ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas, memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan belanja tidak terserap pada kegiatan yang minim manfaat bagi masyarakat.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah target makro pembangunan 2027, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, serta inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipatok sebesar 11,67 persen. Angka ini menjadi salah satu tantangan serius pembangunan Kota Ambon karena masih disebut sebagai yang tertinggi di Provinsi Maluku.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkot Ambon merencanakan penguatan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif sebagai penggerak aktivitas ekonomi sekaligus pembuka lapangan kerja.
Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi harus mampu mendorong kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas aktivitas ekonomi produktif.
Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan kepada DPRD, struktur Ranperda APBD Kota Ambon 2027 terdiri atas:
1. Pendapatan daerah: Rp1.167.823.088.845 atau sekitar Rp1,167 triliun. Sumbernya berasal dari PAD sebesar Rp261,05 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp906,76 miliar.
2. Belanja daerah: Rp1.141.073.088.845 atau sekitar Rp1,141 triliun. Terdiri atas belanja operasi Rp973,99 miliar, belanja modal Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga Rp9,02 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp75,84 miliar.
3. Pembiayaan daerah: Penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,10 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp56,85 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp55,75 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa belanja operasi masih mendominasi struktur belanja daerah, sementara alokasi belanja modal berada pada angka Rp82,20 miliar.
Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pembahasan bersama DPRD, terutama untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan belanja rutin pemerintahan dan pembiayaan pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang.
Rancangan tersebut juga mencatat defisit sebesar Rp28,25 miliar atau sekitar 2,42 persen dari pendapatan daerah, yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan neto. Pemerintah menyebut posisi defisit tersebut masih berada dalam batas toleransi sesuai ketentuan PMK Nomor 76 Tahun 2026.
Bodewin mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan, belanja daerah tidak boleh dihabiskan untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak nyata. Setiap rupiah anggaran harus memiliki kontribusi terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Langkah ini kita ambil sembari berharap adanya relaksasi transfer keuangan ke daerah dari pemerintah pusat. Jika kita tidak berani mengambil langkah ini, kita akan kesulitan melaksanakan berbagai program prioritas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat. Karena itu, optimalisasi PAD menjadi pekerjaan penting agar pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada sumber pendapatan eksternal.
Usai penyampaian pidato, dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda APBD 2027 beserta Nota Keuangan oleh Wali Kota Ambon dan Ketua DPRD Kota Ambon.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi pintu masuk pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum rancangan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Bodewin berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar dan Ranperda APBD 2027 disetujui tepat waktu, paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, DPRD Kota Ambon menyatakan komitmennya mengawal pembahasan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Publik kini menantikan bagaimana angka Rp1,16 triliun tersebut diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab, tantangan APBD 2027 bukan hanya memastikan anggaran tersusun dan disahkan tepat waktu, tetapi juga memastikan penurunan pengangguran, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan menjadi hasil nyata dari kebijakan anggaran pemerintah Kota Ambon.(FM)

















































































