Bacaritamaluku. com-Ambon; Sejak dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintahan Asri Arman – Selfinus Kainama di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai kurang memperhatikan peran media dalam penyebaran informasi publik. Alih-alih menggandeng wartawan profesional, mereka justru lebih mengandalkan relawan yang tidak memiliki keahlian di bidang komunikasi dan kehumasan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi pun terkesan apatis. Hingga kini, tidak ada upaya nyata untuk merangkul awak media, yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, sistem informasi daerah terkesan eksklusif dan tidak transparan.
> “Pemerintah daerah harus segera membenahi sistem informasi ini. Jangan sampai pengelolaan media hanya dikendalikan oleh orang-orang yang sekadar merasa dekat dengan Bupati, bukan oleh dinas atau bagian yang berwenang seperti Humas,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini membuat banyak agenda penting pemerintahan tidak tersampaikan secara luas ke masyarakat. Wartawan tidak mendapatkan informasi resmi, sehingga hanya segelintir orang—yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu—yang bisa mengakses berita terkait pemerintahan. Fenomena ini memunculkan istilah “wartawan bodrex”, yaitu mereka yang hanya menulis berita untuk kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan prinsip jurnalistik yang objektif dan akurat.
Kritik terhadap pola komunikasi pemerintahan Asri Arman ini muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan profesionalisme dalam penyebaran informasi publik. Dengan sisa waktu kepemimpinan yang masih panjang, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pembenahan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan kemitraan dengan media.
Jika tidak segera diperbaiki, sistem informasi yang eksklusif ini berpotensi menciptakan ketimpangan informasi di masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten SBB. ***
