BacaritaMaluku.com — PIRU; Musyawarah Daerah (Musda) II Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang digelar di Hotel Mitra Place, Piru, Senin (5/10/2026), tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi juga ruang untuk menegaskan kembali posisi Pemuda Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal pembangunan daerah.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) SBB, Darman Wance, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah harus menempatkan diri sebagai mitra kritis sekaligus mitra kerja pemerintah daerah.
Menurutnya, organisasi kepemudaan tidak boleh hanya hadir ketika pemerintah menjalankan program, tetapi harus mampu memberikan kontrol, kritik, gagasan, sekaligus ikut menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Pemuda Muhammadiyah adalah mitra kritis dan juga mitra kerja sama pemerintah daerah dalam mengawal program-program yang berpihak kepada masyarakat,” tegas Darman.
Ia mengakui, Pemerintah Kabupaten SBB masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Beberapa persoalan yang disorot antara lain lemahnya perputaran ekonomi masyarakat, penanganan berbagai peristiwa kebakaran, serta persoalan konflik sosial yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah SBB.
“Pemerintah SBB tentu memiliki kekurangan dalam menangani berbagai persoalan daerah. Mulai dari perputaran ekonomi yang masih lemah, masalah kebakaran, hingga konflik sosial. Kekurangan ini tidak boleh hanya kita kritik, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama untuk kita bantu perbaiki dan bangun,” ujar Darman.
Pemuda Negarawan Bukan Sekadar Dekat dengan Kekuasaan
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, Rimbo Bugis, menegaskan bahwa tema besar “Pemuda Negarawan” harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata, bukan berhenti sebagai slogan organisasi.
Menurut Rimbo, karakter pemuda negarawan harus diwujudkan melalui keberanian menyampaikan gagasan, memberikan kritik yang konstruktif, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kolaborasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mendekatkan organisasi dengan kekuasaan demi kepentingan tertentu.
“Pemuda negarawan bukan berarti berkolaborasi dengan pemerintah untuk bersengkongkol dengan kekuasaan atau menjadi penjilat. Pemuda negarawan harus hadir memberikan pikiran, kritik dan solusi kepada pemerintah daerah,” tegas Rimbo.
Ia menilai, posisi Pemuda Muhammadiyah harus tetap memiliki independensi moral dan intelektual. Pemerintah perlu dikawal ketika kebijakan berpihak kepada masyarakat, tetapi juga harus dikritik ketika kebijakan atau pelaksanaannya dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, kata Rimbo, Pemuda Muhammadiyah tidak sekadar menjadi pelengkap dalam proses pembangunan, melainkan ikut memastikan pembangunan daerah berjalan dengan orientasi kepentingan masyarakat.
Musda Bukan Sekadar Perebutan Jabatan
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah SBB, Dr. Ahmad Amin, dalam sambutannya mengingatkan bahwa Musda tidak boleh direduksi menjadi sekadar arena pemilihan ketua atau perebutan posisi kepemimpinan organisasi.
Menurutnya, Musda harus menjadi forum konsolidasi untuk menyatukan pikiran, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus merumuskan program yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Momentum Musda ini bukan hanya ajang pemilihan, tetapi bagaimana kita menyatukan pikiran dan menyiapkan langkah-langkah serta program yang konkret untuk kita hadirkan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah SBB ke depan mampu membawa organisasi lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan memperkuat kontribusi kader dalam berbagai sektor pembangunan.
Bupati SBB Harap Lahir Pemimpin dan Kader Terbaik
Sementara itu, Bupati SBB Asri Arman dalam sambutannya berharap Musda II Pemuda Muhammadiyah dapat menjadi momentum melahirkan pemimpin-pemimpin muda dan kader terbaik yang mampu menjadi panutan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepemimpinan organisasi harus mampu membangun semangat pengabdian, menjaga nilai-nilai kebersamaan, serta memberikan kontribusi positif bagi daerah.
Musda, kata dia, tidak sekadar menghasilkan struktur kepengurusan baru, tetapi harus melahirkan kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat SBB.
Pelaksanaan Musda II Pemuda Muhammadiyah SBB tersebut turut dihadiri Wakil Bupati SBB, Sekda SBB, Kapolres SBB, Dandim 1513/SBB, Kajari SBB, anggota DPRD SBB dari Fraksi PKB Samsul Heluth, unsur Forkopimda SBB, KPU SBB, Bawaslu SBB, GP Ansor, HMI SBB, Baznas SBB, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat lainnya.***
