BacaritaMaluku. Com–Ambon, Maluku; Fungsionaris DPD KNPI Maluku, Minsen Tenine, melontarkan kritik keras terhadap sikap para anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat maupun anggota DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan SBB yang tidak menghadiri dialog publik bertajuk “MIP SBB Failed” yang digelar oleh DPD KNPI SBB di Ambon.
Menurut Minsen, di saat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus berjuang mempertahankan harapan masyarakat agar pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) tetap berada di Waesarisa, para wakil rakyat yang seharusnya berdiri paling depan justru tidak menunjukkan keberpihakan yang nyata.
Ia menilai situasi ini memperlihatkan ironi politik di SBB: ketika pemerintah daerah bergerak memperjuangkan kepentingan masyarakat, lembaga legislatif yang merupakan representasi langsung rakyat justru tidak bergeming.
“Ini sangat disayangkan. Di saat Pemda SBB masih terus berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat agar MIP tetap berada di Waesarisa, para wakil rakyat justru memilih diam. Mereka seakan membiarkan pemerintah daerah berjuang sendiri, sementara persoalan ini adalah masa depan masyarakat SBB,” tegas Minsen saat menghadiri dialog tersebut.
Minsen menilai ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten SBB maupun anggota DPRD Provinsi Maluku dapil SBB dalam forum dialog tersebut mencerminkan lemahnya komitmen wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
Menurutnya, dialog yang digagas KNPI SBB bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang strategis untuk membahas persoalan serius yang berdampak langsung terhadap masa depan ekonomi masyarakat SBB, khususnya setelah muncul kabar pemindahan proyek MIP dari Waesarisa ke Pulau Ambon.
“Forum ini disiapkan sebagai ruang terbuka untuk mendengar, mendiskusikan, dan mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Tapi justru yang absen adalah mereka yang seharusnya membawa suara rakyat,” ujarnya.
Ia juga menilai absennya para legislator dalam forum tersebut memperlihatkan kesenjangan antara janji politik yang disampaikan saat kampanye dengan tanggung jawab nyata setelah duduk di kursi legislatif.
Sebagai wakil rakyat, kata dia, kehadiran dalam forum publik seperti ini merupakan bagian penting dari fungsi representasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi konstituen.
“Ketika rakyat berbicara tentang masa depan daerahnya, wakil rakyat seharusnya hadir dan berdiri di garis depan, bukan justru menghilang dari ruang dialog,” kata Minsen.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan tontonan politik di tengah persoalan serius seperti gagalnya realisasi MIP di Pulau Seram.
“Jangan jadikan persoalan masyarakat sebagai panggung tontonan politik. Yang dibutuhkan rakyat adalah keberpihakan, suara, dan aksi nyata dari para wakilnya,” tegasnya.
Menurut Minsen, masyarakat SBB berhak mengetahui alasan ketidakhadiran para wakil rakyat tersebut. Jika tidak ada penjelasan yang jelas kepada publik, maka sikap tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap rakyat yang telah memberikan mandat politik kepada mereka.
“Kursi yang mereka duduki hari ini adalah titipan suara rakyat SBB. Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya hadir saat kampanye, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan keberpihakan mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Alvin Tuasuun, dalam dialog tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten SBB masih terus memperjuangkan agar pembangunan Maluku Integrated Port tetap berada di Waesarisa.
Menurutnya, hingga saat ini Pemkab SBB bersama masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap proyek strategis nasional tersebut.
“Kami masih berharap MIP tetap dibangun di Waesarisa. Lahan sudah disiapkan dan masyarakat SBB sangat mendukung. Selama belum ada keputusan final dari pemerintah pusat, kami akan terus memperjuangkannya,” kata Alvin.
Di sisi lain, Ketua DPD KNPI SBB, Muhamad Fahrul Kaisuku, menyayangkan ketidakhadiran para wakil rakyat dalam forum dialog yang membahas masa depan daerah tersebut.
Menurut Fahrul, forum yang digagas KNPI SBB seharusnya menjadi ruang bagi para legislator untuk menyampaikan sikap politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat SBB.
“Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran para wakil rakyat asal SBB dalam forum ini. Padahal ini ruang terbuka untuk berbicara tentang masa depan daerah,” ujar Fahrul singkat.***
