BacaritaMaluku.com–NaMLEA;Puluhan usia sekolah di daerah pegunungan Dataran rana terancam putus sekolah setiap tahunnya. Minimnya akses fasilitas pendidikan tingkat atas membuat masyarakat setempat sangat mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk segera merealisasikan pembangunan gedung SMA di wilayah mereka.
Selama ini,impian anak-anak di daerah pelosok pegunungan untuk mengenyam pendidikan bangku SMA terbentur oleh kondisi geografis dan jarak
Untuk menuju sekolah terdekat yang berada di pusat kota, kecamatan,atau kabupaten,siswa harus berjalan kaki menembus hutan, melintasi sungai,hingga menghabiskan waktu tempuh berjam-jam.
Selain masalah waktu dan medan yang berbahaya,biaya transportasi harian juga pun menjadi beban berat bagi orang tua yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan penghasilan terbatas.
Seperti yang di katakan,Kepala Desa Waereman kepada Wartawan,menyampaikan bahwa ketiadaan SMA membuat angka anak putus sekolah di wilayah mereka terus meningkat dan banyak siswa juga yang terpaksa mengubur cita-citanya karena tidak mampu pondokan atau kos di pusat kota.
“Jujur saja anak-anak sini mereka punya semangat belajar yang tinggi.Tapi mau bagaimana lagi,jarak ke SMA terdekat sangat jauh dan biayanya tidak sanggup kami penuhi.Dan kami berharap Pemerintah Provinsi Maluku melalui Gubernur Maluku bapak Hendrik Lewerissa membangun atau mengaktifkan sekolah disini agar anak-anak kami terus bersekolah tanpa harus berpisah jauh dari keluarga.”ungkap Yupeng Waemese SPd.
Selain itu,Waemese membeberkan dukungan dari tokoh masyarakat adat, tokoh agama maupun seluruh stocholder setempat dari beberapa desa tersebut berharap agar penempatan pembangunan sekolah SMAN 14 Buru tersebut dapat di realisasikan oleh Pemerintah.
“Untuk soal sekolah,kami memiliki tiga sekolah SMP adalah pendukung utama(jenjang persyarat)sebelum siswa melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri tersebut.”
Pemberian hibah lahan dari masyarakat adat untuk pembangunan sekolah merupakan wujud kepedulian warga dalam mendukung fasilitas pendidikan.” beber Kades, di sela.sela rapat bersama MKKS dan Komisi lV di Dincab Dikmensus tersebut.
Merespon aspirasi tersebut,melalui perwakilan Komisi lV Dprd Provinsi Dalih Syarifudin,menyatakan pihaknya tengah memetakan kebutuhan dan kelayakan pembangunan unit sekolah baru.
Dan kemudian berkomitmen untuk terus berupaya memeratakan akses pendidikan hingga ke daerah pelosok,termasuk wilayah tiga (3T) terdepan,terluar,dan tertinggal.
Masyarakat pun kini menanti langkah nyata dan kepastian dari Pemerintah agar anak-anak di pedalaman tersebut bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara. Kamis (4/6/2026).(BK)
