BacaritaMaluku.com —SBB; Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Basiha, SH, secara tegas membantah pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pemaksaan terhadap Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Asaude dalam pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah.
Bantahan tersebut disampaikan melalui pernyataan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan berjudul “Kepsek SD Muhammadiyah Mengaku Dipaksa Kerjakan Proyek Revitalisasi, APH Didesak Periksa Anggota DPRD PKS SBB.” Rabu 18/11/2026
Rahmat menegaskan, tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan intervensi maupun pemaksaan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah tersebut tidak benar dan ditolak secara tegas.
Ia menyayangkan pemberitaan yang telah mencantumkan nama serta foto dirinya, kemudian menghubungkannya dengan dugaan tindakan yang berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat, tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan klarifikasi.
“Pemberitaan yang mengaitkan nama saya dengan dugaan pemaksaan tersebut tidak benar. Saya membantah secara tegas tuduhan yang diarahkan kepada saya,” demikian pernyataan Rahmat dalam hak jawabnya.
Sebagai anggota DPRD SBB, Rahmat menyatakan dirinya memahami dan menghormati fungsi serta kewenangan lembaga legislatif, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap tuduhan yang menyeret nama seseorang, terlebih menyangkut dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah, harus didasarkan pada fakta, bukti, serta proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, persoalan revitalisasi sekolah semestinya ditempatkan dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, mekanisme pemeriksaan oleh aparat penegak hukum merupakan jalur yang tepat untuk mengungkap fakta secara objektif.
“Apabila terdapat dugaan penyimpangan, silakan disampaikan kepada aparat penegak hukum agar diperiksa secara objektif berdasarkan bukti. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi opini yang merugikan pihak tertentu,” tegasnya.
Rahmat juga meminta media yang menerbitkan pemberitaan tersebut untuk mengedepankan prinsip verifikasi, akurasi, keberimbangan, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam berita.
Ia berharap hak jawab yang disampaikan dapat dimuat secara utuh dan proporsional, sekaligus menjadi bahan koreksi apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
Menurut Rahmat, kebebasan pers merupakan elemen penting dalam demokrasi dan harus dihormati. Namun, kebebasan tersebut juga melekat dengan tanggung jawab profesional untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan kesimpulan prematur terhadap seseorang.
“Saya tidak anti kritik maupun pengawasan publik. Namun, saya menolak pemberitaan yang tidak didasarkan pada fakta dan berpotensi merugikan nama baik serta kehormatan pribadi,” ujarnya.
Melalui klarifikasi tersebut, Rahmat berharap masyarakat SBB dapat memperoleh informasi secara utuh, objektif, dan berimbang, serta tidak terburu-buru membangun penilaian terhadap suatu persoalan yang masih memerlukan pembuktian.
Ia menegaskan, setiap dugaan harus diuji melalui fakta dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata melalui opini atau narasi pemberitaan.***

















































































