BacaritaMaluku.com —AMBON; Dugaan praktik penipuan berkedok pengurusan administrasi kepegawaian mengguncang dunia pendidikan di Kota Ambon. Sebanyak 45 guru dari sekitar 20 sekolah diduga menjadi korban penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu dengan total uang yang diserahkan mencapai Rp74,7 juta.
Kasus ini terungkap setelah Inspektorat Kota Ambon melakukan audit khusus pada 19 Oktober hingga 6 November 2026. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari penggunaan atribut ASN, surat tugas tidak sah, hingga dugaan penyalahgunaan akses akun kepegawaian para guru.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga pendidik, agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan administrasi kepegawaian di luar prosedur resmi pemerintah.
Peringatan itu disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026). Bodewin mengungkapkan, hasil audit Inspektorat mengarah pada seorang perempuan berinisial GOKS, yang diduga menjadi pihak utama dalam mengumpulkan uang dan mengurus dokumen kenaikan pangkat tersebut. GOKS diketahui bukan ASN, melainkan tenaga non-ASN yang merupakan istri seorang ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
Modus yang digunakan diduga dengan mendatangi sekolah-sekolah, mengenakan pakaian dinas ASN, serta membawa surat tugas yang mengatasnamakan koordinasi pendidikan. Padahal, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat, surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi berwenang. Awalnya, GOKS menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun, kesempatan itu kemudian diduga dimanfaatkan untuk menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat kepada para guru.
Bahkan, para korban diminta menyerahkan username, password, dan kode akses akun MyASN. Praktik tersebut semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kepercayaan dengan memanfaatkan atribut dan identitas pemerintahan.
“Modusnya membangun kesan seolah-olah yang bersangkutan memiliki kewenangan. Datang ke sekolah menggunakan seragam ASN, membawa surat tugas yang ternyata tidak pernah diterbitkan, kemudian meminta akses akun MyASN para guru,” tegas Bodewin.
Dugaan praktik ini berlangsung sejak akhir 2025. Komunikasi dengan para guru tercatat dimulai melalui WhatsApp pada 7 November 2025. Selanjutnya, Januari hingga Maret 2026, pihak tersebut mulai mendatangi sekolah-sekolah dan menawarkan jasa pengurusan administrasi kepegawaian. Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat, termasuk dokumen penetapan angka kredit yang dibuat secara manual.
Kecurigaan muncul setelah keabsahan dokumen tersebut dipertanyakan. Penelusuran kemudian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, pada 15 Oktober 2026, Kantor Regional IV BKN memastikan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar penerbitan SK kenaikan pangkat tersebut tidak pernah dikeluarkan.
Temuan itu memperkuat dugaan bahwa 45 guru telah menggunakan dokumen kenaikan pangkat yang tidak memiliki dasar administrasi resmi dari BKN. Total uang yang diserahkan kepada pihak pengurus mencapai Rp74,7 juta.
Bodewin menegaskan, kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh ASN agar tidak menyerahkan urusan kepegawaian kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan, terlebih dengan memberikan akses data pribadi dan akun resmi pemerintahan.
Menurutnya, seluruh proses kenaikan pangkat ASN memiliki mekanisme dan prosedur resmi. Tidak ada alasan bagi pegawai untuk menggunakan jasa perantara yang menjanjikan kemudahan di luar ketentuan. Pemkot Ambon memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke ranah hukum. Seluruh hasil audit Inspektorat beserta bukti-bukti yang ditemukan akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kasus ini harus diproses sesuai ketentuan hukum. Kami berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap sehingga ada kepastian hukum,” tandas Bodewin.
Kasus ini sekaligus menjadi alarm bagi birokrasi Pemkot Ambon. Penyalahgunaan atribut pemerintahan dan dugaan pemanfaatan kedekatan dengan lingkungan birokrasi tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan ASN terhadap sistem administrasi kepegawaian.(FM)
