BacaritaMaluku.com–AMBON ; Sejumlah masyarakat Negeri Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mendatangi Kantor Gubernur Maluku, Rabu (9/9/2026), untuk menyuarakan kebutuhan pelayanan kesehatan sekaligus menagih kepastian realisasi Puskesmas Rawat Inap di wilayah mereka.
Kedatangan warga tersebut ditandai dengan aksi unjuk rasa yang mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa merealisasikan komitmen yang sebelumnya pernah disampaikan kepada masyarakat Negeri Buano terkait penyediaan fasilitas kesehatan rawat inap.
Koordinator Lapangan (Korlap), Ridwan Hitimala, mengatakan tuntutan tersebut bukan sekadar persoalan pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan mudah dijangkau.
Menurut Ridwan, masyarakat Negeri Buano masih menghadapi kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut.
“Kami hanya meminta realisasikan Puskesmas Rawat Inap sesuai janji beliau. Kasihan keluarga dan masyarakat di negeri kami yang kesusahan dalam mengakses pelayanan kesehatan, apalagi ketika membutuhkan perawatan,” ujar Ridwan saat menyampaikan aspirasi.
Ia menjelaskan, komitmen mengenai Puskesmas Rawat Inap tersebut disebut pernah disampaikan Hendrik Lewerissa kepada masyarakat sebelum terpilih dan menjabat sebagai Gubernur Maluku.
Karena itu, warga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai sejauh mana komitmen tersebut telah ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Kami tetap konsisten menyampaikan aspirasi kami. Kami menegaskan bahwa Bapak Hendrik lahir dari anak negeri, jadi segeralah merealisasikan Puskesmas Buano. Kami sangat kesusahan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak Gubernur Maluku merealisasikan komitmen terkait penyediaan Puskesmas Rawat Inap di Negeri Buano sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan.
Kedua, warga meminta Pemprov Maluku membuka secara transparan status rencana tersebut. Pemerintah diminta menjelaskan apakah pembangunan atau peningkatan status Puskesmas Negeri Buano menjadi puskesmas rawat inap telah masuk dalam perencanaan pembangunan maupun program prioritas pemerintah daerah.
Ketiga, masyarakat meminta agar Negeri Buano tidak hanya menjadi objek janji politik. Mereka ingin komitmen yang pernah disampaikan diterjemahkan menjadi kebijakan dan program konkret yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Keempat, warga mendesak adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Negeri Buano. Mereka meminta Pemprov Maluku bersama Pemerintah Kabupaten SBB memastikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas rawat inap, obat-obatan, ambulans atau sarana transportasi rujukan, serta pelayanan kesehatan yang memadai apabila fasilitas rawat inap direalisasikan.
Kelima, apabila komitmen tersebut belum dapat direalisasikan, warga meminta Gubernur Maluku memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Mereka juga meminta pemerintah menyampaikan alasan belum terealisasinya rencana tersebut, sekaligus menjelaskan langkah konkret dan batas waktu penyelesaiannya.
“Puskesmas tersebut menjadi objek kita untuk berobat. Kami meminta agar segera merealisasikan Puskesmas tersebut, agar masyarakat Negeri Buano tidak kesulitan dalam mendapatkan pengobatan,” kata Ridwan.
Bagi masyarakat Negeri Buano, kepastian pembangunan atau peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap dinilai penting untuk memperpendek akses pelayanan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk desakan agar pemerintah tidak hanya memberikan jawaban normatif, tetapi menyampaikan kepastian mengenai status program, tahapan perencanaan, serta langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Negeri Buano.***
