BacaritaMaluku.com–LANGGUR ;Langkah berani dan visioner ditunjukkan oleh organisasi kepemudaan. Forum Diskusi Publik yang digelar hari ini, Kamis (29/04/2026), yang diinisiasi oleh KNPI dan OKP Cipayung Plus, bersama Komunitas Pendidikan serta beberapa Ormas, berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi sorotan utama.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan sebuah gerakan nyata untuk membedah masalah pendidikan di daerah kepulauan.
Tema besar yang diusung, “Pendidikan Kepulauan sebagai Pilar Keadilan Sosial : Strategi Transformasi Pendidikan Maluku Tenggara di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Tantangan Geografis”, menjadi landasan diskusi yang sangat tajam dan mendalam.
Dalam forum ini, berbagai solusi strategis digodok bersama untuk menjawab tantangan berat yang selama ini dihadapi.
1. Transformasi di Tengah Jeratan Fiskal
Diskusi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Diperlukan strategi pendanaan yang cerdas, transparan, dan tepat sasaran agar setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan sekolah di pelosok, tidak tersendat di birokrasi.
2. Menaklukkan Tantangan Geografis
Wilayah yang terpisah-pisah harus diubah tantangannya menjadi kekuatan. Forum sepakat untuk mendorong digitalisasi pendidikan dan skema insentif guru, agar kualitas pengajaran di pulau jauh setara dengan di pusat kota.
3. Pendidikan Sebagai Pilar Keadilan Sosial
Inti dari pertemuan ini adalah keadilan. Setiap anak, di mana pun berada, berhak mendapatkan pendidikan yang sama baiknya tanpa memandang status ekonomi atau lokasi tempat tinggal.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) Kab. Maluku Tenggara kepada awak media ini setelah usai mengikuti forum diskusi tersebut.
Menurutnya, Kami sangat mengapresiasi inisiatif luar biasa dari KNPI dan OKP Cipayung Plus yang telah menjadi jembatan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa pemuda hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai agen perubahan yang peduli dan kritis.
“Pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah. Ia adalah hak dasar yang harus dijemput dengan keberanian kebijakan,” tegasnya.
Kami mengajak semua pihak agar hasil diskusi ini tidak berhenti di meja saja, melainkan dikawal hingga menjadi kebijakan nyata yang inklusif dan berpihak pada rakyat.
Mari kita wujudkan pendidikan yang maju, berbasis pada nilai-nilai luhur, melahirkan generasi yang berilmu, beriman, dan bertaqwa demi Maluku Tenggara yang lebih gemilang.(Erick)
