BacaritaMaluku.com-NAMLEA;Tatap muka(audensi/rapat kerja) antara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS SMA/SMK,SLB) dengan komisi lV Dprd Provinsi Maluku di aula SMAN 1 Buru.
Kegiatan tersebut, di lakukan pada Kamis tanggal 7 Mei 2026 yang berfokus pada pembenahan berbagai polemik krusial di sektor pendidikan.
Di antaranya, Masalah guru honorer, Pemerataan tenaga pendidik, Permintaan sarana dan prsarana (sarpras), Penyelesaian polemik TTP guru, Penyelesaian PPDB melalui zonasi yang tepat, Status Kepala sekolah, Status tanah sekolah yang belum kelar dan lain-lain.
Untuk di ketahui, hadir dalam pertemuan tersebut yakni anggota komisi lV Dprd Provinsi Maluku bidang Pendidikan di antarannya Dali Syarifudin, Lucky Wattimury, dan Julius Rutasouw, Kacabdin dikmensus kabupaten buru Rahman Ali Spd, Pengawas dan Kasie( La japu, Djunaid Nakul),Ketua MKKS SMA/SMK SLB, dan Para Kepala Sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi lV Dprd Provinsi yang membidangi Pendidikan, secara aktif memberikan ruang bagi kepala sekolah (kepsek) untuk mempresentasikan kondisi rill,kebutuhan dan program sekolah masing-masing.
Menurut pantauan media ini, langkah ini bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan anggaran, perencanaan pembangunan pendidikan dan mungkin sebagai bahan evaluasi program prioritas tahun 2026.
Seperti halnya yang di ungkapkan Kepala SMAN 7 Buru,Saleh Banda.Mengungkapkan agar penambahan tenaga guru dan bangunan sekolah dapat di stabilkan.
” Mengingat 30 persen siswa kami beragama kristen rata rata berdomisili di daerah Pegunungan rana(danau rana) jadi guru Agama kristen di perlukan dan asrama(penampungan) di harapkan sebab jarak antara sekolah dan tempatnya kian jauh ribuan kilo.”
Selain itu juga, kata Kepsek yang di kenal baik dan disiplin ini, bahwa pemberlakuan iuran komite perlu di fungsikan sebab BOS daerah tidak ada.
” Inilah beberapa kondisi persoalan yang menjadi harapan di sekolah yang saya pimpin saat ini agar bapak dewan terhormat bisa meresponsif kondisi rill pendidikan di kabupaten buru ini, ” harap Saleh Banda.
Hal yang sama juga di sampaikan hampir seluruh kepala SMA/SMK dan SLB kepada ketiga dewan tersebut untuk segera di prioritaskan baik masalah status, sarpras, penyediaan transportasi darat(mobil angkutan) bagi siswa, dan lain-lain.
Selanjutnya, Kepala cabang dinas Pendidikan Menengah dan Khusus( Dikmensus) Rahman Ali Spd juga mengapresiasi pertemuan ini sebab kata dia, kegiatan yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran Dprd untuk wujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas, “tambahnya.Jumat (8/5/2026).(BK)
