BacaritaMaluku. Com–Ambon–Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) bersama Kementerian UMKM RI dan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat kapasitas ekonomi perempuan nelayan rentan di Provinsi Maluku. Kolaborasi ini dikukuhkan melalui rangkaian Kuliah Umum, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kampus UM Maluku, Ambon, Senin (1/12/2025).
Program ini berfokus pada penerapan model Teologi al-Ma’un Berperspektif Perempuan (TABP)—sebuah pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis penguatan empati, observasi berbasis desa, dan dukungan usaha mikro. Model TABP telah dikembangkan ITB-AD sejak 2017 dan terbukti membantu banyak perempuan miskin kota maupun perempuan kepala keluarga untuk memulai usaha kecil secara mandiri.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Riza Damanik, Ph.D., yang hadir sebagai pemateri utama, menegaskan pentingnya memastikan program pemberdayaan berlangsung secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa banyak perempuan nelayan telah berperan penting dalam menopang ekonomi keluarga, namun belum mendapatkan akses memadai terhadap pembiayaan, pelatihan, maupun pasar.
Rektor UM Maluku, Prof. Faris Al-Fadhat, Ph.D. menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, perguruan tinggi harus hadir langsung di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan nelayan. “Kami ingin memastikan bahwa pendampingan tidak berhenti hanya pada pelatihan, tetapi juga memberi akses lanjutan agar usaha mereka terus berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor ITB-AD Jakarta, Dr. Yayat Sujatna, menekankan bahwa implementasi TABP di Maluku menjadi langkah penting perluasan dampak program. Ia menyebut pelibatan mahasiswa dan pemerintah daerah sebagai kunci keberhasilan.
Rangkaian acara juga mencakup penandatanganan MoU antara tiga lembaga, penyerahan kenang-kenangan, serta sesi FGD yang melibatkan dosen UM Maluku, PW Muhammadiyah, PW Aisyiyah, pemangku kepentingan, dan komunitas perempuan nelayan. FGD ini menjadi ruang identifikasi kebutuhan riil perempuan nelayan sekaligus penyusunan rencana tindak lanjut pendampingan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi model nasional pemberdayaan perempuan nelayan melalui pendekatan perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas secara terpadu.***
