BacaritaMaluku.com, Ambon; Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Ambon memicu protes dari kader di tingkat kecamatan serta Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Sejumlah kader mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku, Kamis (30/4), untuk meminta kejelasan atas penundaan tersebut.
Aksi penyampaian aspirasi itu diterima langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Anos Yeremias. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi kader akan ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi dan dikoordinasikan secara berjenjang di internal partai.
“Aspirasi ini akan kami koordinasikan dan laporkan secara berjenjang, termasuk kepada Ketua DPD. Saat ini beliau sedang berada di Jakarta untuk melakukan komunikasi langsung dengan DPP,” ujar Anos kepada para kader.
Ia menjelaskan, Ketua DPD Golkar Maluku saat ini tengah berada di Jakarta untuk melakukan komunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait sejumlah agenda strategis partai, termasuk dinamika pelaksanaan Musda di daerah.
Anos juga mengimbau agar seluruh kader tetap menahan diri dan menjaga etika organisasi. Menurutnya, setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan selama kita berada dalam koridor aturan organisasi. Kita harus menjaga tradisi musyawarah dan menghindari cara-cara yang dapat memperkeruh situasi,” tegasnya.
Terkait tuntutan kader mengenai sejumlah aspek teknis, termasuk kelengkapan administrasi seperti daftar ceklis, Anos mengakui pihaknya belum menerima dokumen tersebut secara resmi di tingkat DPD I. Ia memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan DPD Golkar Kota Ambon untuk klarifikasi.
Selain itu, DPD Golkar Maluku juga akan mengundang Ketua Harian, Ridwan, untuk memberikan penjelasan kepada kader guna memastikan informasi yang beredar tetap satu pintu.
Menutup pernyataannya, Anos menegaskan bahwa dinamika dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Namun ia mengingatkan bahwa setiap keputusan politik tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh kepentingan kader.
“Yang terpenting adalah kita tetap menjaga soliditas organisasi dan menghormati mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.***
