BacaritaMaluku.com–Ambon, Maluku; Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Pemuda Muhammadiyah Maluku, Farham Suneth, menantang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku agar lebih terbuka menyampaikan progres, program, dan capaian kerja kepada masyarakat melalui media massa.
Menurut Suneth, sejauh ini hanya segelintir OPD yang terlihat aktif membangun komunikasi publik terkait pelayanan dan program kerja. Sementara sebagian besar dinas lainnya dinilai nyaris tidak tampak aktivitas maupun progres kerjanya di ruang publik.
“Publik Maluku berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan OPD. Jangan sampai pelayanan publik berjalan tertutup dan masyarakat tidak tahu progres pembangunan yang dilakukan pemerintah,” kata Suneth, Selasa.
Ia menilai keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan modern. Karena itu, seluruh OPD diminta tidak alergi terhadap media dan mulai aktif mempublikasikan capaian, inovasi, maupun program kerja masing-masing.
Berdasarkan data struktur perangkat daerah Pemerintah Provinsi Maluku, saat ini terdapat puluhan OPD yang terdiri dari dinas, badan, biro, sekretariat, hingga lembaga penunjang lainnya di lingkup Pemprov Maluku.
Suneth menegaskan, penyelamatan karier pejabat seharusnya tidak dibangun melalui pendekatan-pendekatan yang tidak profesional, melainkan lewat karya nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sebagian kepala OPD seakan tidak peduli terhadap keterbukaan pelayanan publik. Jangan hanya sibuk menyelamatkan posisi dan karier melalui pendekatan tertentu, tetapi minim karya nyata untuk mewujudkan visi Sapta Cita Lawamena,” tegasnya.
Ia meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai pasif dan tidak pernah menyampaikan perkembangan kerja kepada publik.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dalam pemerintahan karena hanya beberapa dinas yang terlihat aktif menopang program pembangunan daerah.
“Yang tampak di publik saat ini salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta beberapa OPD tertentu. Sementara puluhan dinas lainnya, publik bertanya mana progres dan kerja nyatanya,” ujarnya.
Suneth juga memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang dinilai tetap menghadirkan inovasi pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, inovasi yang dilakukan memang sederhana, namun memiliki dampak langsung dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih mampu menghadirkan inovasi yang walaupun sederhana tetapi menyentuh masyarakat. Minimal publik bisa melihat pemerintah hadir memberikan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan rakyat,” katanya.
Ia menilai langkah-langkah seperti keterbukaan informasi harga kebutuhan pokok, publikasi pelayanan, hingga penyampaian progres program merupakan bentuk komunikasi publik yang patut dicontoh OPD lainnya.
“Jangan sampai terkesan yang mau menyelamatkan misi Sapta Cita Lawamena ini hanya segelintir orang saja. Semua dinas harus bergerak bersama dan menunjukkan kerja nyata kepada masyarakat,” ujar Suneth.
Menurutnya, budaya keterbukaan harus menjadi standar baru di lingkungan birokrasi Maluku agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus menilai sejauh mana pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Media massa jangan dijauhi. Justru media adalah jembatan pemerintah dengan masyarakat. Publik harus tahu OPD bekerja apa, programnya sampai di mana, dan manfaatnya apa bagi rakyat,” tandasnya.***
