BacaritaMaluku.com–Kab. Malra; Pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar secara virtual pada Senin (30/3/2026), Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, menekankan perlunya pemerintah pusat mengadaptasikan kebijakan pendidikan dengan kondisi geografis daerah kepulauan, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional terkini.
Raudha menyampaikan bahwa meskipun pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen melalui program seperti revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui berbagai inisiatif seperti simulasi kebijakan pada Konsolidasi Nasional 2026 namun implementasinya di daerah kepulauan masih menghadapi tantangan khusus.
Ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Malra mencapai 21 persen (lebih tinggi dari rata-rata provinsi Maluku sebesar 15 persen), dipengaruhi oleh fakta bahwa 93 persen wilayah Maluku adalah lautan. Kondisi ini menyebabkan banyak sekolah belum sepenuhnya merasakan manfaat program nasional, seperti yang juga menjadi perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti terkait pentingnya pembelajaran tatap muka untuk penguatan karakter dan literasi digital.
Raudha mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun program prioritas, salah satunya Program Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu Daerah Kepulauan, dengan harapan dapat diperhatikan oleh pusat.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan berbasis wilayah sangat krusial agar kebijakan yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan daerah, mengingat masih terdapat ketimpangan infrastruktur yang juga menjadi perhatian anggota DPR terkait penerapan pembelajaran daring secara selektif.
“Kita mengharapkan kebijakan dari pusat dapat lebih fleksibel dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Maluku Tenggara,” pungkasnya. (Erick)
