BacaritaMaluku. Com–Ambon; Pernyataan mengenai preferensi terhadap tokoh politik nasional harus dipahami sebagai pandangan pribadi atau kelompok tertentu dan tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap seluruh masyarakat Maluku. Dalam konteks tersebut, sejumlah kalangan Pemuda Muhammadiyah di Maluku menyampaikan pandangan bahwa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dinilai memberikan dampak yang lebih dirasakan masyarakat dibandingkan periode pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wandri Makasar Ketua Bidang Hikmah Pemuda Muhammadiyah Maluku menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinan Jokowi, berbagai program pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan Indonesia Timur menjadi alasan mengapa sebagian masyarakat masih memiliki kesan positif terhadap mantan presiden tersebut.
“Kami melihat bahwa pada masa Presiden Jokowi, pembangunan di kawasan timur Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup besar. Berbagai program pembangunan, bantuan bagi masyarakat, serta upaya pemerataan pembangunan menjadi catatan yang masih diingat oleh sebagian masyarakat Maluku,” ujar Ketua Bidang Hikmah Pemuda Muhammadiyah Maluku dalam keterangannya.
Meski demikian, Pemuda Muhammadiyah Maluku menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebaliknya, mereka berharap pemerintahan saat ini dapat melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan serta meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di Provinsi Maluku.
Menurut mereka, tantangan pembangunan di Maluku masih cukup besar, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur antarwilayah kepulauan, penguatan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar.
“Kami berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Maluku. Dukungan terhadap pembangunan daerah kepulauan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” lanjutnya.
Menurut Wandri Ketua Bidang Hikmah, politik & kebijakan publik menilai bahwa perbandingan antara kepemimpinan Jokowi dan Prabowo merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan penilaian terhadap kinerja para pemimpin berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap kebijakan yang dijalankan.
Namun demikian, para pihak diingatkan agar tidak mengklaim berbicara atas nama seluruh masyarakat Maluku tanpa dasar yang jelas. Sebab, pandangan politik masyarakat Maluku sangat beragam dan mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat.
Pemuda Muhammadiyah Maluku menegaskan bahwa yang paling penting bukanlah perdebatan mengenai figur, melainkan bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama menghadirkan kesejahteraan, keadilan pembangunan, serta keamanan bagi seluruh masyarakat Maluku.
“Kami menghormati setiap pilihan politik masyarakat. Yang terpenting adalah pemerintah terus bekerja untuk rakyat, mempercepat pembangunan di Maluku, dan memastikan bahwa daerah-daerah kepulauan mendapatkan perhatian yang setara dalam agenda pembangunan nasional,” tutupnya.***
