BacaritaMaluku. Com–Ambon, 14 Agustus 2026 — Rendahnya partisipasi pemilih muda serta derasnya penyebaran hoaks dan disinformasi politik di media sosial menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas demokrasi. Kondisi tersebut mendorong Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon menggandeng Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku untuk memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan generasi muda.
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Bacarita Anak Muda Soal Pemilu” yang digelar di Kedai Aliye, Ambon, Kamis malam (13/8/2026). Forum ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan mahasiswa untuk membicarakan secara terbuka ancaman politik uang, hoaks, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merusak proses demokrasi.
Diskusi menghadirkan Astuti Usman, S.Ag., M.H., Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, sebagai narasumber utama. Kegiatan dipantik oleh Basyir Tuhepaly, P.d., Ketua Umum PC IMM Kota Ambon, dan dimoderatori Umar Lewen, Kabid Organisasi PC IMM Kota Ambon. Puluhan kader IMM dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Ambon turut mengikuti diskusi tersebut.
IMM Dorong Anak Muda Jadi Pengawas Demokrasi
Ketua Umum PC IMM Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pemilu tidak boleh sebatas datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih. Anak muda, kata dia, harus mengambil posisi sebagai bagian dari kekuatan masyarakat yang ikut mengawasi jalannya demokrasi.
“Gen Z Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami melihat masih ada jarak antara Bawaslu dan anak muda. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menjembatani jarak tersebut. Pemilu ke depan harus bersih, dan pengawasan itu bisa dimulai dari kampus,” ujar Basyir.
Menurutnya, kampus memiliki posisi strategis sebagai ruang pendidikan politik bagi pemilih muda. Karena itu, IMM siap menjadi salah satu simpul penggerak untuk meningkatkan literasi kepemiluan sekaligus mendorong mahasiswa berani melaporkan dugaan pelanggaran.
Tiga Langkah Konkret Bangun “Jaringan Pengawas Muda”
Hasil diskusi menghasilkan gagasan kemitraan yang diarahkan dari sekadar wacana menuju gerakan konkret. Sedikitnya terdapat tiga agenda utama yang akan didorong bersama.
Pertama, Sekolah Pengawasan Partisipatif Kampus.
PC IMM Kota Ambon akan mendorong pelatihan bagi kader dan mahasiswa mengenai tahapan pemilu, bentuk-bentuk pelanggaran, pengawasan partisipatif, hingga mekanisme penyampaian laporan kepada Bawaslu. Program ini diarahkan untuk membentuk 100 pengawas muda di Kota Ambon sebagai jaringan awal pengawasan berbasis mahasiswa.
Kedua, Gerakan Digital #PemiluBersihMaluku.
IMM bersama jaringan mahasiswa akan memanfaatkan TikTok, Instagram, podcast, dan berbagai platform digital lainnya untuk melawan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta praktik politik uang. Pesan edukasi akan dikemas dengan bahasa yang dekat dengan generasi muda agar mudah dipahami dan disebarluaskan.
Ketiga, Posko Literasi dan Aduan Pemilih Pemula.
Posko ini diarahkan menjadi ruang konsultasi bagi mahasiswa dan pemilih pemula yang menghadapi persoalan terkait daftar pemilih, pindah memilih, maupun menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Pengaduan yang masuk nantinya akan dikoordinasikan dengan jajaran Bawaslu sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Bawaslu: Anak Muda Harus Jadi Subjek Demokrasi
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman, mengapresiasi inisiatif PC IMM Kota Ambon yang dinilai mampu membuka ruang komunikasi langsung dengan kelompok pemilih muda.
Menurut Astuti, pendekatan dialogis melalui konsep “Bacarita” dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mendekatkan lembaga pengawas pemilu dengan generasi muda.
“Selama ini anak muda sering dijadikan objek politik. Datang saat membutuhkan suara, kemudian setelah itu ditinggalkan. Padahal anak muda harus menjadi subjek—menjadi pengawas, menjadi pemilih kritis, dan menjadi penjaga demokrasi,” tegas Astuti.
Ia juga menyoroti karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan pemilu. Dalam kondisi tersebut, keterlibatan organisasi kemahasiswaan dan komunitas pemuda dinilai sangat penting untuk memperluas jangkauan edukasi serta pengawasan partisipatif.
“Bawaslu memiliki keterbatasan personel. Kami membutuhkan mata dan telinga anak muda di setiap kampus dan komunitas. Kolaborasi seperti ini menjadi harapan baru bagi penguatan demokrasi di Maluku,” katanya.
Komitmen Dikawal hingga Pemilu 2029
Diskusi kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk mengembangkan tiga agenda kolaboratif tersebut secara bertahap hingga tahapan Pemilu 2029. Evaluasi direncanakan dilakukan secara berkala setiap enam bulan guna melihat perkembangan program dan efektivitas jaringan pengawasan muda.
Bagi PC IMM Kota Ambon, kolaborasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal membangun budaya politik yang lebih kritis, sehat, dan berintegritas di kalangan generasi muda.
“Kalau anak muda diam, demokrasi akan dibajak. Kalau anak muda bergerak, demokrasi akan dijaga,” tutup Basyir.
PC IMM Kota Ambon menegaskan komitmennya sebagai organisasi kader mahasiswa yang bergerak dalam bidang keilmuan, keislaman, dan kemasyarakatan dengan terus mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan rakyat dan masa depan demokrasi. ***
