BacaritaMaluku. Com–Ambon, Maluku; Fenomena kekerasan yang terus berulang di Maluku, khususnya di Kota Ambon, kembali dipertanyakan secara terbuka dalam Dialog Keamanan dan Ketertiban bertajuk “Doktrin” yang digelar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku.
Forum ini menjadi ruang refleksi kritis untuk mengurai akar konflik sosial sekaligus menggugat kehadiran negara dan peran aparat keamanan dalam menjamin rasa aman masyarakat.
Ketua PWPM Maluku, Rimbo Bugis, selaku keynote speaker, menegaskan dialog ini lahir dari kegelisahan pemuda Muhammadiyah melihat pola kekerasan yang berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, konflik yang terus terjadi perlu dianalisis secara jujur dan rasional, apakah muncul secara alamiah akibat dinamika sosial, atau justru merupakan hasil dari kelalaian, bahkan kemungkinan rekayasa tertentu.
Ia menekankan pentingnya keberanian pemuda untuk mengajukan hipotesis kritis agar masyarakat tidak terus terjebak dalam siklus kekerasan yang sama.
Rimbo menyebut kehadiran akademisi dan pakar kebijakan publik Dr. Nataniel Elake serta tokoh senior Muhammadiyah Maluku, Wahid Laituppa, sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam dialog tersebut.
Keduanya dipandang sebagai figur yang tenang dan matang dalam menghadapi berbagai ujian sepanjang perjalanan akademik dan politik, dengan sikap yang konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Dalam pemaparannya, Dr. Nataniel Elake menegaskan bahwa pemuda memiliki tugas historis untuk mengoreksi institusi penegak hukum, terutama kepolisian, ketika kejahatan terjadi namun tidak terselesaikan secara tuntas.
Ia menyoroti adanya kasus-kasus kekerasan yang seolah dibiarkan berlarut-larut, sehingga memicu kekerasan baru dan menciptakan rantai konflik yang tak berujung.
Menurutnya, negara seharusnya hadir sebagai pemberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi warga, bukan sekadar simbol kekuasaan tanpa kepastian perlindungan.
Sementara itu, Wahid Laituppa mengaku fenomena kekerasan yang beruntun terjadi belakangan ini sangat mengiris hati nurani.
Ia memandang konflik sosial sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia, bahkan persoalan sederhana dalam relasi personal dapat memicu konflik.
Namun, kekerasan yang terus berulang menunjukkan adanya masalah kesadaran sosial, ditambah faktor politik, ekonomi, serta identitas yang membuat sebagian individu atau kelompok merasa lebih unggul dan merendahkan pihak lain.
Wahid mengingatkan agar setiap peristiwa kekerasan tidak digiring ke arah generalisasi kelompok, suku, atau identitas tertentu karena hal tersebut hanya akan memperluas konflik dan memantik emosi kolektif.
Ia menekankan pentingnya menyampaikan fakta secara objektif dan spesifik, termasuk menyebut pelaku dan korban secara proporsional, tanpa membawa identitas yang tidak relevan.
Menurutnya, narasi damai yang disampaikan secara bijaksana, baik di media sosial maupun di lingkungan sosial, jauh lebih membantu menjaga ketenangan publik.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun agama, baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya, yang mengajarkan kekerasan. Tugas bersama, khususnya pemuda, adalah menjaga kedamaian dan menjadi pelopor perdamaian di Maluku dengan menumbuhkan nilai saling menghormati dan kemanusiaan.
Pandangan kritis turut disampaikan Prof. Dr. Anderson Leonardo Palinussa yang menilai persoalan kekerasan tidak bisa dilepaskan dari kelalaian pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, mitigasi seharusnya dilakukan lebih dini sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka.
Ia mendukung dorongan Pemuda Muhammadiyah Maluku agar dibangun satuan kepolisian di kawasan-kawasan rawan konflik seperti Kebun Cengkeh sebagai langkah konkret pencegahan.
Prof. Anderson juga mengapresiasi inisiatif Pemuda Muhammadiyah Maluku yang dinilai berani dan bertanggung jawab dalam menyuarakan kritik.
Ia mendorong agar organisasi kepemudaan terus bersuara lebih keras demi koreksi sosial yang konstruktif dan berdampak positif bagi pembangunan Maluku.
Selain itu, dirinya mengingatkan pentingnya menjaga eksistensi kemalukuan yang berkarakter kuat, lembut dalam sikap namun tegas dalam prinsip persaudaraan, serta membangun keharmonisan lintas organisasi tanpa saling menyalahkan.
Dialog ini turut dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Anshari, yang memberikan apresiasi atas agenda PWPM Maluku.
Ia menilai dialog “Doktrin” sebagai bentuk nyata kontribusi pemuda dalam membangun kesadaran publik, memperkuat nalar kritis, dan mendorong terciptanya keamanan serta perdamaian yang berkelanjutan di Maluku.***
