BacaritaMaluku. Com–Namlea; Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru membantah informasi yang menyebut adanya pembiaran oleh personel TNI yang bertugas di Pos Pengamanan (PAM) kawasan Gunung Botak terhadap aktivitas ilegal. Bantahan tersebut disampaikan setelah Pemuda Muhammadiyah melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak menemukan fakta yang mendukung informasi tersebut.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru, Firman Masbait, menegaskan bahwa informasi mengenai Pos PAM TNI yang disebut melakukan pembiaran tidak sesuai dengan hasil pemantauan pihaknya. Menurutnya, personel TNI di lapangan sejauh ini tetap menjalankan fungsi pengamanan dan pengawasan terhadap aktivitas di kawasan Gunung Botak sesuai dengan surat perintah tugas yang diberikan.senin 07/09/2026
“Setelah kami melakukan pantauan langsung di lapangan, informasi terkait Pos PAM TNI melakukan pembiaran di Gunung Botak itu tidak benar. Sejauh ini kami melihat TNI tetap menjalankan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal sesuai surat perintah. Karena itu, informasi yang beredar tersebut kami nilai sebagai hoaks,” kata Firman.
Ia meminta masyarakat tidak membangun kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi terhadap kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, isu pembiaran terhadap aktivitas ilegal perlu disikapi secara objektif agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas.
Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru menyatakan dukungannya terhadap pemerintah dalam mempercepat penataan dan pengelolaan aktivitas pertambangan di Gunung Botak agar dapat segera memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Firman menilai persoalan pertambangan di Gunung Botak tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan penertiban, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap kondisi ekonomi daerah.
“Kami mendukung pemerintah untuk mempercepat proses agar aktivitas tambang Gunung Botak dapat segera berjalan secara legal, tertib dan memiliki kepastian pengelolaan. Kita harus melihat kondisi fiskal daerah yang belum seimbang. Potensi ekonomi yang ada harus mampu dikelola sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Firman menekankan bahwa dukungan terhadap percepatan aktivitas pertambangan bukan berarti mengabaikan aspek hukum maupun lingkungan. Menurutnya, aktivitas pertambangan harus dilaksanakan melalui mekanisme yang legal, transparan, terukur serta berada dalam pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Yang kami dorong adalah aktivitas yang legal dan terkelola, bukan aktivitas ilegal. Pemerintah harus segera memberikan kepastian arah pengelolaan Gunung Botak, sehingga daerah memperoleh manfaat ekonomi dan masyarakat mendapatkan ruang untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tegas Firman.
Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buru juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan informasi yang terverifikasi dalam menyikapi perkembangan di Gunung Botak. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah maupun aparat tetap penting sebagai bagian dari kontrol sosial, namun harus dibangun berdasarkan fakta agar tidak berubah menjadi penyebaran informasi yang menyesatkan masyarakat.***
