BacaritaMaluku. com--Ambon, Maluku; Isu yang beredar terkait investasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang disebut-sebut merugikan masyarakat dinilai tidak sepenuhnya tepat. Pemuda Maluku, Muhajir S. Miru, menegaskan bahwa investasi yang dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur justru akan membawa manfaat bagi daerah, bukan kerugian.
Menurut Muhajir, kasus yang melibatkan PT Space Island Maluku (PT SIM) di SBB telah menjadi perhatian publik Maluku secara luas, bukan hanya urusan internal masyarakat SBB.
“Ini persoalan investasi, dan sudah sewajarnya publik Maluku ikut mengawasi. Namun, kita juga harus adil melihat fakta, bukan hanya terpengaruh opini yang belum tentu benar,” tegasnya, Kamis (14/08).
Muhajir juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPRD SBB yang dinilai terlalu jauh membela pemerintah daerah, khususnya Bupati SBB.
“Seharusnya Waka DPRD berbicara sesuai tupoksi, mengawasi dan memastikan kebijakan daerah berjalan untuk kepentingan rakyat—bukan terkesan menjadi juru bicara pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa DPRD SBB memiliki marwah sebagai lembaga legislatif yang terhormat.
“Marwah DPRD adalah berada di atas kepentingan kelompok atau individu. Jangan sampai DPRD kehilangan wibawa karena terjebak dalam pembelaan yang berlebihan kepada pihak eksekutif. Rakyat menaruh harapan agar DPRD tetap menjadi pengawas yang objektif dan kritis,” tegas Muhajir.
Menurutnya, peran DPRD adalah menjaga keseimbangan kekuasaan di daerah. “Kalau semua ikut membela tanpa kritik, lalu siapa yang menjadi pengontrol kebijakan? DPRD harus berada di garis depan membela kepentingan publik, bukan kepentingan pemerintah semata. DPRD awasi, desak melalui rekomendasi, pemda segera selesain masala urgen PT SIM, yakni sengketa lahan. Itu pointnya ,” tambahnya.
Muhajir memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku yang telah mengambil langkah mediasi terkait polemik PT SIM di SBB.
Menurutnya, langkah tersebut adalah bentuk kepemimpinan yang bijak untuk memastikan investasi berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Kita dukung penuh langkah Gubernur Maluku yang menginisiasi mediasi. Ini bukan hanya untuk kelancaran pembangunan di SBB, tetapi juga demi kemajuan Maluku secara keseluruhan,” ucapnya.
Ia menegaskan, prinsipnya masyarakat akan selalu mendukung investasi yang benar dan transparan.
“Investasi yang sesuai aturan tidak akan pernah merugikan rakyat, kecuali jika ada niat-niat yang tidak baik dari pihak tertentu. Maka, yang perlu kita lawan adalah niat buruk itu, bukan investasinya,” tandas Muhajir.
Muhajir berharap semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat dapat menjaga kondusivitas dan mengutamakan kepentingan pembangunan Maluku.
“Jangan sampai isu ini dipolitisasi sehingga menghambat kemajuan daerah. Mari kita kawal bersama agar investasi membawa manfaat nyata dan marwah DPRD SBB tetap terjaga,” tutupnya.***
