BacaritaMaluku.com–JAKARTA; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) memperkuat lobi dan koordinasi pemerintah pusat untuk mempercepat penataan pemerintahan desa serta memastikan kebutuhan strategis daerah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut dilakukan Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, melalui audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M.Si., di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Audiensi ini tidak sekadar membahas agenda administratif pemerintahan desa. Pemkab KKT membawa sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kepastian wilayah, penguatan kelembagaan desa, pengakuan masyarakat hukum adat, hingga kesiapan Tanimbar menghadapi perkembangan kawasan strategis nasional, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Abadi Masela.
Bupati Jauwerissa hadir didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) KKT, Drs. Francois Zadrach Tagurihy. Sementara Dirjen Bina Pemdes didampingi sejumlah pejabat eselon Kemendagri, antara lain Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, serta Kasubbid Fasilitasi Kerja Sama Lembaga Pemdes.
Sembilan Agenda Dibawa ke Meja Kemendagri
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab KKT menyampaikan sembilan agenda strategis yang dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa di Bumi Duan Lolat.
Sembilan agenda tersebut meliputi:
Dukungan program strategis Ditjen Bina Pemdes bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Penegasan batas wilayah antardesa untuk memberikan kepastian administrasi dan menghindari potensi persoalan kewilayahan.
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan tanah ulayat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa dan perlindungan hak masyarakat.
Penataan administrasi dan status dusun menjadi desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persiapan Pilkades serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD agar tata kelola pemerintahan desa semakin efektif.
Pengusulan penambahan kuota Praja IPDN bagi putra-putri asal Tanimbar.
Pengembangan potensi desa, termasuk blue economy, desa digital, ekowisata, dan desa tematik.
Rencana kunjungan kerja Dirjen Bina Pemdes ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Selain sembilan agenda tersebut, Bupati juga menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir terkait keberlanjutan mata pencaharian pengambilan telur ikan, yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Tanimbar.
Kemendagri Dorong Regulasi dan Percepatan Penataan Desa
Audiensi tersebut menghasilkan komitmen dukungan dari Dirjen Bina Pemdes terhadap sejumlah program Pemkab KKT yang akan diarahkan dalam tahun anggaran 2027.
Kemendagri memberikan sejumlah arahan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti Pemkab KKT.
Pertama, penyiapan regulasi. Pemkab KKT diminta segera menyiapkan aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan penataan desa dan Pilkades serentak.
Kedua, penguatan peran desa dalam mendukung kawasan PSN. Desa-desa di Tanimbar diarahkan untuk mengambil peran sebagai “Desa Penjaga Ruang PSN”, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas sosial menjelang beroperasinya Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Abadi Masela.
Ketiga, terkait kuota IPDN, Pemkab KKT diminta menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri sebagai dasar pengusulan penambahan kuota khusus bagi putra-putri Tanimbar.
Keempat, percepatan penataan desa, khususnya proses pemekaran maupun peningkatan status dusun menjadi desa, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Bimtek Pemdes Langsung di Saumlaki
Salah satu tindak lanjut yang paling konkret dari pertemuan tersebut adalah rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa oleh Ditjen Bina Pemdes.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung secara langsung di Saumlaki pada Oktober 2026.
Agenda ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat kemampuan aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan, administrasi, pelayanan publik, serta pengelolaan pembangunan desa.
Bupati Ricky Jauwerissa menegaskan pentingnya membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan strategis Tanimbar memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih konkret.
Pertemuan kemudian ditutup dengan komitmen Dirjen Bina Pemdes bersama jajaran untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi pemerintahan desa, mengidentifikasi kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemkab KKT dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa di Bumi Duan Lolat.***
