BacaritaMaluku.com–SERAM BAGIAN BARAT; Konflik yang terjadi antara warga Katapang dan Olas di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Insiden yang tidak hanya berujung pada pembakaran kendaraan milik Polres SBB, tetapi juga menyebabkan sejumlah warga, termasuk anak-anak, terdampak gas air mata hingga harus mendapatkan perawatan medis di RS Leimena, dinilai sebagai cerminan lemahnya penanganan situasi konflik oleh aparat keamanan di lapangan.
Tokoh Pemuda SBB, Muhammad Amin, menilai Kapolres SBB gagal membaca dinamika dan kondisi riil yang berkembang di tengah masyarakat saat konflik berlangsung. Menurutnya, penggunaan gas air mata yang berdampak kepada warga sipil, termasuk anak-anak, menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengambilan keputusan dan pola penanganan massa yang diterapkan saat kejadian.
“Aparat kepolisian seharusnya mampu mengedepankan langkah-langkah yang terukur, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan yang tidak terlibat langsung dalam konflik,” ujar Amin yang juga jabat Sekretaris HIPDA-H
Ia menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi alarm bagi pimpinan Kepolisian Daerah Maluku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kepemimpinan Kapolres SBB. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme aparat, evaluasi dianggap penting guna memastikan setiap tindakan pengamanan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi warga sipil.
“Apabila ditemukan adanya kelemahan dalam kepemimpinan, koordinasi lapangan, maupun pengendalian situasi yang berkontribusi terhadap memburuknya keadaan, maka pergantian Kapolres perlu dipertimbangkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.
Selain menyoroti kinerja kepolisian, Amin juga mengkritisi peran Badan Intelijen Negara (BIN) yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi deteksi dini dan mitigasi konflik di wilayah yang memiliki potensi kerawanan sosial.
Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi ancaman keamanan sejak awal, BIN seharusnya mampu memetakan potensi gesekan antarkelompok masyarakat dan menyampaikan informasi yang akurat kepada para pemangku kepentingan guna mencegah terjadinya konflik terbuka.
“Keberhasilan intelijen tidak diukur dari kemampuannya merespons setelah konflik pecah, melainkan dari efektivitasnya dalam mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar,” katanya.
Muhammad Amin menambahkan, peristiwa Katapang–Olas harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak, baik aparat keamanan maupun lembaga intelijen, agar sistem deteksi dini, mitigasi konflik, dan pengelolaan keamanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.
Masyarakat, lanjutnya, berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan meminta adanya transparansi serta akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan konflik. Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan keamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat negara.***
