Ambon, BacaritaMaluku.com— DPD KNPI Maluku menggelar audiensi dengan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, Senin (1/12), untuk membahas pemanfaatan dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun yang dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur.
Audiensi tersebut menjadi forum bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi terkait pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran pinjaman agar benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, menegaskan bahwa dana pinjaman dalam jumlah besar harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi publik.
Ia meminta Komisi III menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sejak pembahasan Ranperda APBD agar alokasi tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Komisi III memastikan anggaran pinjaman Rp1,5 triliun benar-benar diarahkan pada sektor infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Arman.
Ia menambahkan bahwa proyek yang dibiayai dana pinjaman harus produktif, mendukung aktivitas usaha masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Arman menilai pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi harus ikut mendorong pergerakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dirinya menegaskan, KNPI bersikap menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi DPRD Maluku dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.
Menanggapi aspirasi pemuda, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, menyambut baik partisipasi KNPI dalam mengawal kebijakan publik.
Ia memastikan komitmen Komisi III untuk mengawasi pemanfaatan dana pinjaman agar tepat guna dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami akan memastikan item pembangunan yang dibiayai pinjaman ini memberi hasil nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa kontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Alhidayat.
Audiensi tersebut memperkuat ruang kolaborasi antara pemuda dan legislatif dalam mengawal agenda pembangunan daerah.***
