BacaritaMaluku. com--Ambon; Di tengah krisis keterwakilan yang dialami oleh banyak daerah di Indonesia, Maluku termasuk wilayah yang paling terdampak oleh realitas pahit ini. Sejak reformasi, DPD RI hadir sebagai harapan baru agar suara daerah bisa terdengar lebih lantang di Senayan. Namun harapan itu menjadi semu ketika kursi senator dari Maluku ditempati oleh figur-figur yang tidak sepenuhnya menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat setempat. Salah satu figur yang menimbulkan kontroversi adalah Letjen TNI (Purn.) Dr. Nono Sampono.
Sudah menjabat beberapa periode sebagai anggota DPD RI dari dapil Maluku, Nono Sampono sejatinya belum menunjukkan kontribusi konkret yang mampu mengubah nasib Maluku secara signifikan. Di tengah berbagai persoalan mendesak yang dihadapi Maluku mulai dari keterisolasian wilayah, ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, hingga minimnya akses pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau terpencil tidak tampak advokasi kuat yang dilakukan oleh Nono sebagai senator senior.
Figur Elitis, Bukan Representatif
Secara objektif, latar belakang Nono Sampono memang mengesankan: seorang purnawirawan jenderal, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, serta memiliki jaringan luas di level nasional. Namun justru itu yang menjadi masalah. Kesan elitis dan terlalu berjarak dengan realitas sosial masyarakat Maluku membuat dirinya lebih tampak sebagai “orang pusat” ketimbang “putra daerah”.
Kehadirannya dalam berbagai forum penting dan musibah di Maluku pun minim terdengar. Ia lebih sering hadir sebagai tokoh nasional ketimbang senator yang membela tanah kelahirannya. Bagi masyarakat akar rumput, nama Nono mungkin lebih dikenal di papan reklame pemilu ketimbang di ruang-ruang perjuangan konkret mereka.
Kontribusi: Ada, Tapi Tak Terasa
Dalam beberapa kesempatan, Nono Sampono mungkin pernah membawa nama Maluku dalam diskusi nasional. Namun, pertanyaannya: seberapa jauh itu berdampak pada perbaikan nyata bagi masyarakat Maluku?
Apakah suara Nono berhasil mendorong regulasi khusus untuk pembangunan wilayah kepulauan? Apakah ia memimpin inisiatif untuk mengatasi eksploitasi laut Maluku oleh kapal-kapal besar dari luar daerah? Apakah ada program legislasi yang benar-benar lahir dari aspirasi rakyat Maluku yang ia bawa ke Senayan?
Jika publik kesulitan menjawab pertanyaan ini, maka di situlah letak kegagalan utama keterwakilan tersebut.
Masih Pantas di Senayan?
Menjelang Pemilu 2029, wajar jika masyarakat Maluku bertanya: masih pantaskah Nono Sampono mewakili Maluku di ruang paripurna Senayan? Dalam demokrasi, semua orang berhak mencalonkan diri. Tapi rakyat pun berhak penuh untuk menilai: apakah yang bersangkutan masih relevan, layak, dan berpihak?
Fakta bahwa Nono sudah beberapa kali menjabat dan belum menunjukkan terobosan konkret bagi Maluku bisa menjadi sinyal bahwa mungkin saatnya memberi kesempatan kepada figur baru—yang benar-benar hidup di tengah masyarakat Maluku, memahami kebutuhan mereka, dan mau memperjuangkannya hingga ke tingkat pusat tanpa agenda tersembunyi.
Harapan Baru untuk Maluku
Maluku bukan hanya butuh perwakilan, tapi butuh pejuang. Bukan tokoh dengan nama besar, tetapi tokoh dengan kerja besar. Sudah saatnya rakyat Maluku berhenti memilih berdasarkan popularitas atau latar belakang militer semata. Yang dibutuhkan adalah wakil yang tumbuh dari tanah Maluku, paham luka-luka sejarahnya, dan hadir membawa solusi nyata.
Cukuplah Senator yang sekadar “numpang dapil” tanpa hati untuk Maluku. Sudah waktunya Maluku bersuara untuk dirinya sendiri.***
