BacaritaMaluku. Com–Ambon; 21 November 2025, Fungsionaris DPD KNPI Provinsi Maluku, Alwin Christh Tetelepta, S.Pd, menegaskan bahwa keputusan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk meminjam Rp 1,5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) merupakan langkah strategis, terukur, dan sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan di Maluku. Kebijakan ini dinilai sesuai dengan kondisi fiskal daerah yang melemah akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Menurut Tetelepta, Gubernur Maluku menunjukkan keberanian politik untuk memastikan pembangunan tidak terhenti hanya karena keterbatasan ruang fiskal.
Pendekatan Politik: Keberanian Pemimpin dalam Situasi Sulit
Tetelepta menilai keputusan ini adalah bentuk keseriusan Gubernur dalam mengambil langkah cepat dan tepat demi kepentingan publik.
“Di tengah Efisiensi anggaran dari pusat, langkah Gubernur adalah bukti pemimpin yang visioner dan responsif,” ujarnya.
Pendekatan Ekonomi: Dorongan Pertumbuhan dan Aktivitas Produktif
Peminjaman Rp 1,5 triliun ini diyakini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mulai dari pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas UMKM, hingga percepatan pengembangan infrastruktur.
“Tanpa dukungan tambahan ini, banyak proyek strategis hanya akan menjadi rencana di atas kertas,” jelasnya.
Pendekatan Sosial: Menjawab Kebutuhan Nyata Masyarakat
Menurut Tetelepta, kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan akses layanan dasar masyarakat di seluruh wilayah, terutama daerah kepulauan.
“Ini kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat baik pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan mobilitas,” ungkapnya.
Pendekatan Tata Kelola: Skema PT SMI Lebih Transparan dan Terukur
Pinjaman melalui PT SMI memiliki mekanisme pengawasan yang ketat sehingga penggunaannya lebih akuntabel.
“Setiap rupiah diarahkan untuk proyek nyata dan diawasi oleh pemerintah pusat. Ini memperkuat tata kelola pembangunan daerah,” tambahnya.
Harus Merata di 11 Kabupaten/Kota
Alwin Christh Tetelepta menekankan bahwa dana ini harus didistribusikan secara adil bagi seluruh masyarakat Maluku.
“Rp 1,5 triliun ini harus memberi manfaat untuk 11 kabupaten/kota. Keadilan dan pemerataan adalah kunci kemajuan Maluku,” tegasnya.
Ia mengajak semua komponen masyarakat untuk ikut mengawal pemanfaatan dana tersebut.
Di akhir pernyataannya, Alwin Christh Tetelepta, S.Pd, memberi penegasan penting terkait dinamika kebijakan publik yang kerap dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
“Jangan samakan pemerintahan dulu dengan sekarang. Jika peminjaman ini adalah langkah terukur demi kebutuhan masyarakat, maka kita harus mendukung bukan saling berbalas pantun mengkritik tanpa solusi.
Jika di masa lalu peminjaman dari PT SMI gagal tereksekusi untuk kepentingan rakyat, maka itu harus menjadi pembelajaran.
Tetelepta Juga Menambahkan, “Kalau yang tidak mau Adanya Pinjaman dilakukan,kedepannya jangan komplain terkait Pembangunan di Maluku.
Hari ini kita harus bersama-sama mengawal agar peminjaman Rp 1,5 triliun ini benar-benar diakomodir dan dirasakan oleh seluruh rakyat Maluku di 11 kabupaten/kota.” ***
