BACARITAMALUKU. COM_Piru: Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku, di Desak untuk segera memberhentikan Ketua Pemuda Muhammadiyah SBB bersama sekertaris dari Jabatan Kepengurusan Ormas yang dilantik pada 2022 lalu oleh Bupati Timotius Akerina.
Desakan tersebut disampaikan salah satu Anggota Pengurus PDPM SBB, M. Abdul Kadir Sulehu, kepada media ini saat dikonfirmasi melalui via Wats-Apnya, Minggu, 08/09/2024.
Sulehu menjelaskan, PDPM SBB yang dinahkodai Yudin Hitimala dan Wandri Makasar sebagai sekertaris, tidak pernah menjalankan amanat organisasi sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART Organisasi.” Katanya
Selain tidak menjalankan amanat AD/ART organisi, Sulehu juga menandaskan, sebagai kader Muhammadiyah dirinya merasa prihatin terhadap PDPM SBB yang saat ini mengalami mati suri. Sehingga dirinya tidak lagi harus meminta kepada PWPM Maluku, namun dirinya mendesak untuk PWPM Maluku, untuk segere menerbitkan surat pemberhentian kepada yang bersangkutan, biar PDPM SBB tidak digiring oleh isu pilkada 2024, mendatang, mengingat ketua PDPM SBB juga merupakan salah satu calon Wakil Bupati 2024/2029.
” Untuk menjaga nama baik PDPM SBB dari isu pilkada, maka PWPM Maluku sebagai payung tertinggi dari Dewan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah harus cepat mengambil langkah alternatif penyelamatan PDPM SBB,” beber Sulehu.
” Jika desakan ini tidak digubris PWPM Maluku, maka dipastikan PWPM Maluku, turut serta dan turut andil memainkan peran dalam kepakuman yang melanda PDPM SBB,” Pungkas Sulehu.
PDPM SBB, yang dipimpin Yudin Hitimala, dan Wandri Makasar sebagai sekertaris umum, pasca dilantik hingga hari ini, tidak ada satu pun kegiatan yang terprogram melalui rapat kerja program (Raker), sebagaimana tujuan organisasi.
” Sangat naif, ormas sekelas PDPM SBB, yang begitu dilantik kemudian mengalami kemandekan tanpa ada evaluasi dari PWPM Maluku. Jangan jangan PWPM Maluku tertiup angin segar sehingga sengaja membiarkan PDPM SBB fakum begitu saja,” Cetusnya.
Selain itu, Sulehu juga membeberkan, Akibat dari kefakuman PDPM SBB, berdampak pada hilangnya nama ormas tersebut dalam berbagai kegiatan yang digagas pemerintah Daerah. Contohnya, Kegiatan sosialisasi dari penyelenggara Pemilu sesuai tahapan PDPM tidak pernah dilibatkan sebagai peserta.
Dikatakan Sulehu, Miris jika PWPM maluku harus tutup mata atas persoalan ini, semestinya PWPM hars bertanggungjawab, karena level PWPM adalah untuk mengawasi Semua Kabupaten Kota di Maluku terkait Perkembangan dan kemunduran setiap PDPM di kabupaten, lebih husus kabupaten SBB. Kunci Sulehu, yang membidangi bidang Media dan Publikasi ada PDPM SBB.**
