BacaritaMaluku.com, Piru— Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (07/04/2026).
Penyampaian LKPJ ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas sekaligus mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang masih menjadi tantangan utama daerah.
Pidato Bupati yang dibacakan Wakil Bupati SBB, Selfinus Kainama, menegaskan bahwa LKPJ tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa tahun 2025 menjadi fase awal dalam periode pembangunan baru, sehingga arah kebijakan difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan yang realistis dan berkelanjutan di tengah tekanan fiskal.
“Tahun 2025 merupakan fase awal pembangunan. Karena itu, seluruh kebijakan diarahkan untuk membangun dasar yang kuat menuju pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing berbasis potensi lokal,” tegasnya di hadapan sidang paripurna.
Secara umum, kinerja penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 2025 dinilai berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator pembangunan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan keuangan daerah yang relatif optimal meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp964,4 miliar dengan realisasi Rp918,4 miliar atau 95,23 persen. Capaian ini menunjukkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer berjalan cukup efektif, meski masih menyisakan ruang peningkatan ke depan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp905,8 miliar dari total alokasi Rp1,03 triliun atau sebesar 87,72 persen. Angka tersebut mencerminkan pelaksanaan program pembangunan yang berjalan cukup baik, meskipun masih diwarnai kendala teknis dan administratif yang berdampak pada tingkat penyerapan anggaran.
Menurut Kainama, capaian tersebut merupakan hasil dari upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas program dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih adanya tantangan serius yang perlu dibenahi bersama, terutama keterbatasan fiskal, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik.
Menjawab kondisi tersebut, arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta percepatan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.
Dalam forum tersebut, Pemkab SBB juga membuka ruang evaluasi dengan meminta masukan dan rekomendasi DPRD sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci dalam memastikan pembangunan tetap berjalan efektif meski dihadapkan pada tekanan fiskal.
Menutup penyampaian, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh elemen masyarakat atas dukungan yang telah terbangun, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
LKPJ Tahun Anggaran 2025 secara resmi diserahkan kepada DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku, sebagai pijakan evaluasi sekaligus arah perbaikan pembangunan ke depan.***
