BacaritaMaluku. Com–Seram Bagian Barat; Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kab, SBB. Wandri Makasar, mendesak Bupati Seram Bagian Barat, Asri Amran, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Desakan ini disampaikan menyusul sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Wandri yang juga Wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku menilai, pelaksanaan uji kompetensi yang telah menghabiskan anggaran daerah seharusnya menjadi dasar utama dalam penempatan pejabat. Namun, ia menyebut hasil uji tersebut belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam proses mutasi.
“Jika uji kompetensi tidak dijadikan dasar, maka berpotensi terjadi pemborosan anggaran dan melemahkan sistem merit dalam birokrasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perizinan terpadu, dan kependudukan yang disebut memiliki catatan kinerja kurang baik, namun tidak mengalami evaluasi melalui rotasi jabatan.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi berdampak pada kualitas layanan publik. “Sektor-sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika tidak dibenahi, maka pelayanan publik bisa terus mengalami stagnasi,” kata Wandri.
Sorotan turut diarahkan pada Dinas Kesehatan. Wandri menyebut adanya kegagalan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah akibat tidak tercapainya target program. Selain itu, ia juga mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan anggaran BPJS.
“Hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut karena menyangkut hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” ujarnya.
Di sisi lain, rotasi jabatan yang terjadi pada sejumlah OPD strategis seperti pekerjaan umum, keuangan daerah, dan pertanian dinilai perlu dijelaskan secara transparan kepada publik. Mantan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah SBB menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi.
Lebih lanjut, ia juga mengkritisi wacana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang, terutama jika kondisi keuangan daerah masih memungkinkan untuk memenuhi hak pegawai.
“TPP berpengaruh terhadap kinerja dan motivasi ASN. Jika dikurangi tanpa dasar yang jelas, ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan,” katanya.
Ia juga menyoroti rencana pengalihan anggaran ke sejumlah kegiatan lain seperti pokok-pokok pikiran DPRD, reses, dan proyek fisik. Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Selain itu, Wandri menilai peran organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu ditempatkan sesuai fungsi sebagai mitra pemerintah daerah, bukan pelaksana utama program OPD.
“Perlu ada kejelasan batas peran agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penggunaan anggaran tetap akuntabel,” ujarnya.
Wandri juga menyinggung sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilainya perlu diperbaiki. Ia menyebut, penilaian yang tidak objektif berpotensi menghambat karier ASN yang berprestasi.
“Jika sistem ini tidak dibenahi, maka profesionalisme birokrasi akan sulit terwujud,” katanya.
Atas berbagai hal tersebut, Wandri Makassar mendesak Bupati Seram Bagian Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait berbagai hal yang disampaikan tersebut.***
