Bacaritamaluku. com-Ambon; Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan momen penting bagi kemajuan daerah yang kesuksesannya bergantung pada partisipasi masyarakat.
Hal ini disampaikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku Farham Suneth melalui pers rilis menyikapi sikap tegas pihaknya beberapa waktu lalu
Pilkada di provinsi Maluku dengan 11 kabupaten/kota tergantung dari partisipasi masyarakat. Karena partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap proses demokrasi.
Saat masyarakat aktif berpartisipasi, baik dalam memilih maupun dalam mengawasi jalannya pemilihan maka hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kehendak kolektif rakyat serta transparant.
“Kami ingin menegaskan, tidak ada unsur lain selain fungsi kontrol kami lembaga publik terhadap kontestasi Lima Tahunan ini di Maluku. Beberapa kabupaten yang kami soroti. Bukan saja di kabupaten SBB yang sempat tercipta opini sesat. Kami sampaikan sikap komitmen dengan tegas, bahwa itu bagian dari pengawalan demokrasi di Maluku,” tegas Suneth.
Suneth mengaku, sejumlah kabupaten di Maluku terpantau pihaknya dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang transparant serta kualitas yang bukan “cawe-cawe.”
Lanjut dijelaskan, partisipasi yang luas juga mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi lantaran adanya banyak mata yang mengawasi dan berkontribusi dalam proses Pemilu.
“Dengan demikian, pilkada yang melibatkan banyak masyarakat akan menghasilkan pemimpin yang lebih akuntabel dan sesuai dengan harapan warga sehingga mampu mendorong kemajuan daerah secara efektif,” tutur Suneth mengutarakan pandangan PWPM Maluku.
Lebih lanjut, dirinya menguraikan pentingnya partsipasi organisasi atau masyarakat dalam pilkada karena partisipasi masyarakat dalam Pilkada berarti memberi mandat kuat dalam pemerintahan lokal, meningkatkan legitimasi dan mendukung kebijakan yang diambil.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Pilkada memastikan terdapat keterwakilan yang adil dan beragam, serta semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat membuat peluang kecurangan dapat ditekan sehingga terwujud Pilkada yang berintegritas.
Untuk itu kata dia, melalui ruang ruang publik, PWPM memberikan peringatan yang diperlukan kepada kepala kepala pemerintahan sementara yang tersebar di Maluku termasuk di SBB. Juga memberikan edukasi dan sosialisasi dengan memberikan pemahaman, warga mengenai calon kepala daerah, program kerjanya, dan proses pemilihan.
Selain itu, PWPM Maluku kata dia, mendorong partisipasi dengan cara memberikan informasi yang jelas dan memotivasi warga untuk turut serta dalam pemilihan guna meningkatkan tingkat partisipasinya.
“Kami tegaskan sekali lagi, tidak ada maksud lain selain fungsi kami sebagai civil society di Maluku. Mari ciptakan suasana Pilkada yang sehat dan damai, menghindari provokasi, menghormati perbedaan, serta bersatu demi membangun daerah yang lebih baik terlepas dari siapapun pemimpin yang terpilih,” pungkasnya.***
