Ambon, Maluku – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku menyoroti sejumlah isu strategis daerah dalam Rapat Pleno II yang digelar di Ambon, Minggu (15/3/2026).
Mulai dari tingginya angka kemiskinan di Maluku, kondisi fiskal daerah, hingga perlindungan hak masyarakat dalam pengembangan proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rapat pleno dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku Anos Jeremias, serta dihadiri jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.
Dalam arahannya, Lessy menegaskan Partai Golkar berkomitmen memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, meskipun pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.
“Kita harus memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan di daerah ini. Kondisi fiskal memang belum begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif,” ujar Lessy.
Selain itu, Golkar juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di Maluku. Menurutnya, masuknya investasi tidak hanya bergantung pada kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor.
“Kita harus mampu mendorong pemerintah daerah memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” katanya.
Dalam rapat pleno tersebut, Golkar turut menyoroti kondisi Maluku yang hingga kini masih masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Kondisi ini dinilai menjadi ironi mengingat Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
Menurut Golkar, persoalan kemiskinan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih merata dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan pada rencana pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan memasuki tahap groundbreaking dalam waktu dekat.
Lessy menegaskan bahwa penyelesaian hak-hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek tersebut tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.
“Prinsipnya kita menyambut baik investasi yang masuk ke Maluku, tetapi hak-hak masyarakat dan kearifan lokal harus tetap dihormati,” tegasnya.
Pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
DPD Partai Golkar Maluku, kata Lessy, bahkan telah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap nilai tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam skema pengembangan Blok Masela, terdapat dua lokasi yang direncanakan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang. Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan juga telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Golkar berharap kehadiran proyek Blok Masela tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku serta berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di daerah.***
